Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan secara penuh di seluruh sekolah Indonesia sejak tahun ajaran 2024/2025. Kini, memasuki tahun kedua implementasi penuh, pertanyaan besar mengemuka: apakah kurikulum ini benar-benar berhasil meningkatkan kualitas pendidikan, atau justru memperlebar kesenjangan yang sudah ada?
Latar Belakang: Mengapa Kurikulum Merdeka?
Kurikulum Merdeka lahir dari kesadaran bahwa sistem pendidikan Indonesia menghadapi krisis serius. Skor PISA 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 68 dari 81 negara dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains. Dengan pendekatan berbasis kompetensi, diferensiasi pembelajaran, dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang lebih kritis, kreatif, dan adaptif.
"Kurikulum Merdeka bukan sekadar perubahan konten, melainkan perubahan paradigma — dari mengejar ketuntasan materi ke pengembangan kompetensi dan karakter." — Kemendikbudristek, Panduan Kurikulum Merdeka 2024
Capaian Positif: Apa yang Berhasil?
Survei Kemendikbudristek terhadap 45.000 sekolah pada Februari 2026 menunjukkan beberapa pencapaian yang menggembirakan:
- Peningkatan literasi: Skor Asesmen Nasional (AN) 2025 menunjukkan kenaikan 7,2% dalam literasi membaca dan 5,8% dalam numerasi dibanding 2023
- Engagement siswa: 68% guru melaporkan peningkatan partisipasi aktif siswa di kelas, terutama melalui proyek P5
- Kreativitas dan kolaborasi: Proyek P5 menghasilkan lebih dari 2,3 juta proyek siswa yang terdokumentasi di platform Merdeka Mengajar
- Diferensiasi pembelajaran: 54% guru telah mengadopsi strategi teaching at the right level (TaRL) untuk menyesuaikan pengajaran dengan kemampuan siswa
Tantangan Serius: Di Mana Kelemahannya?
Namun, di balik capaian tersebut, sejumlah tantangan struktural tetap menghantui implementasi Kurikulum Merdeka:
1. Kesiapan Guru yang Tidak Merata
Data PGRI menunjukkan bahwa hanya 41% guru yang merasa "cukup siap" mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara penuh. Masalah utama adalah keterbatasan pelatihan — rata-rata guru hanya menerima 32 jam pelatihan, jauh dari rekomendasi minimum 120 jam yang disarankan UNESCO untuk perubahan kurikulum besar.
2. Kesenjangan Kota vs Desa
Inilah masalah terbesar. Evaluasi menunjukkan disparitas yang mengkhawatirkan:
- Sekolah di kota besar mencatat kenaikan skor AN rata-rata 11,3%
- Sekolah di daerah rural hanya mencatat kenaikan 2,1%, bahkan beberapa kabupaten mengalami penurunan
- Akses internet yang menjadi prasyarat platform Merdeka Mengajar masih belum tersedia di 23% sekolah di Indonesia Timur
3. Proyek P5: Antara Substansi dan Formalitas
Meskipun P5 menghasilkan jutaan proyek, kualitasnya sangat bervariasi. Lembaga Survei Indonesia menemukan bahwa 38% proyek P5 bersifat seremonial — lebih fokus pada dokumentasi dan presentasi daripada proses pembelajaran yang mendalam.
"Yang kami temukan di lapangan, banyak sekolah menjadikan P5 sebagai 'proyek untuk difoto', bukan proyek untuk belajar. Siswa membuat poster bagus, tapi tidak memahami isu yang mereka angkat." — Laporan Lembaga Survei Indonesia, Maret 2026
Proyeksi PISA 2025: Akankah Ada Peningkatan?
Hasil PISA 2025 yang akan dirilis pada Desember 2026 menjadi ujian sesungguhnya bagi Kurikulum Merdeka. Berdasarkan tren skor AN dan simulasi yang dilakukan OECD, proyeksi untuk Indonesia menunjukkan:
- Membaca: Potensi kenaikan 8-15 poin dari skor 359 (2022) menjadi sekitar 367-374
- Matematika: Potensi kenaikan 5-10 poin dari skor 366 menjadi sekitar 371-376
- Sains: Potensi stabil atau kenaikan marginal 3-7 poin dari skor 383
Meskipun ada perbaikan, Indonesia kemungkinan masih berada di bawah rata-rata OECD (482-489) dengan jarak yang signifikan.
Rekomendasi: Apa yang Perlu Diperbaiki?
Para pakar pendidikan menyampaikan beberapa rekomendasi kunci untuk memperbaiki implementasi Kurikulum Merdeka:
- Investasi masif pada pelatihan guru: Meningkatkan jam pelatihan minimum menjadi 120 jam dengan pendampingan berkelanjutan selama dua tahun
- Bridging the digital divide: Menyediakan akses internet dan perangkat digital untuk seluruh sekolah, terutama di 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)
- Reformasi P5: Mengembangkan rubrik evaluasi P5 yang fokus pada proses belajar, bukan produk akhir
- Assessment yang bermakna: Mengurangi beban administratif guru agar bisa fokus pada asesmen formatif yang benar-benar membantu siswa
- Kolaborasi dengan universitas: Melibatkan LPTK dalam pendampingan sekolah untuk memastikan kualitas implementasi
Kurikulum Merdeka adalah langkah yang tepat dalam arah yang benar, tetapi implementasinya masih jauh dari sempurna. Tanpa komitmen serius untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kapasitas guru, reformasi kurikulum ini berisiko menjadi perubahan di atas kertas yang tidak terasa dampaknya di ruang kelas.
Sumber & Referensi
- Kemendikbudristek. (2026). "Laporan Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Kedua."
- OECD. (2023). "PISA 2022 Results: Indonesia Country Note." OECD Publishing.
- UNESCO. (2025). "Teacher Readiness for Curriculum Reform in Southeast Asia."
- Lembaga Survei Indonesia. (2026). "Evaluasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Substansi vs Formalitas."
- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). (2026). "Survei Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka 2026."