Pada awal 2025, Indonesia secara resmi menerima undangan untuk bergabung dengan BRICS, blok ekonomi yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keputusan ini bukan sekadar formalitas diplomatik — ia berpotensi mengubah lanskap ekonomi dan geopolitik Indonesia secara fundamental. Tapi apa sebenarnya arti keanggotaan ini bagi rakyat biasa? Apakah harga sembako akan turun? Apakah lapangan kerja akan bertambah? Mari kita bedah satu per satu.
Memahami BRICS: Lebih dari Sekadar Akronim
BRICS bukanlah aliansi militer seperti NATO, juga bukan blok perdagangan seperti Uni Eropa. BRICS lebih tepat dipahami sebagai forum kerja sama ekonomi antar negara-negara berkembang yang ingin memiliki suara lebih besar dalam tata kelola ekonomi global. Setelah ekspansi pada 2024-2025, BRICS kini beranggotakan lebih dari 10 negara yang secara kolektif mewakili:
- 45% populasi dunia — hampir setengah umat manusia
- 37% PDB global — melampaui G7 dalam paritas daya beli
- 25% ekspor dunia — kekuatan perdagangan yang signifikan
- Cadangan minyak dan gas terbesar — dengan Rusia, Saudi Arabia, dan UAE sebagai anggota
Dengan PDB sekitar $1,3 triliun dan populasi 280 juta jiwa, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan membawa bobot strategis yang sangat besar ke dalam blok ini.
New Development Bank: Alternatif Pembiayaan Pembangunan
Salah satu manfaat paling konkret dari keanggotaan BRICS adalah akses ke New Development Bank (NDB), bank pembangunan yang didirikan BRICS pada 2015 sebagai alternatif dari World Bank dan IMF. NDB telah menyalurkan lebih dari $30 miliar untuk proyek-proyek infrastruktur di negara anggota.
"Bagi Indonesia, NDB menawarkan pembiayaan infrastruktur dengan syarat yang lebih fleksibel dan tanpa kondisionalitas politik yang sering melekat pada pinjaman dari lembaga keuangan Barat." — Kemenko Perekonomian RI, 2025
Artinya, proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol di Sumatra, bendungan di NTT, atau jaringan listrik di Kalimantan bisa mendapat pembiayaan alternatif dengan suku bunga yang kompetitif dan proses yang lebih cepat.
De-dolarisasi: Peluang atau Risiko?
Isu paling kontroversial terkait BRICS adalah agenda de-dolarisasi — pengurangan ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional. Beberapa negara BRICS telah mulai menggunakan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. China dan Rusia, misalnya, kini menyelesaikan lebih dari 90% perdagangan bilateral mereka dalam yuan dan rubel.
Bagi Indonesia, de-dolarisasi memiliki dua sisi:
- Sisi positif: Mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi dolar AS yang sering mempengaruhi nilai tukar rupiah, menurunkan biaya transaksi perdagangan dengan sesama anggota BRICS, dan meningkatkan kedaulatan moneter
- Sisi negatif: Rupiah belum cukup kuat untuk menjadi mata uang perdagangan internasional, pergeseran terlalu cepat dari dolar bisa mengganggu stabilitas pasar keuangan, dan Indonesia masih membutuhkan investasi dari negara-negara Barat yang berbasis dolar
Bank Indonesia sendiri telah mengambil pendekatan gradual melalui skema Local Currency Settlement (LCS) dengan beberapa negara, termasuk China, Jepang, dan Malaysia — sebuah langkah de-dolarisasi lunak yang tidak konfrontatif.
Dampak Langsung bagi Rakyat Indonesia
Pertanyaan yang paling relevan bagi 280 juta rakyat Indonesia adalah: apa dampak nyata yang akan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa skenario yang paling mungkin terjadi:
- Harga komoditas: Akses perdagangan langsung dengan negara BRICS bisa menurunkan harga beberapa produk impor, terutama pupuk dari Rusia, elektronik dari China, dan obat generik dari India
- Lapangan kerja: Meningkatnya investasi dari negara BRICS, terutama di sektor infrastruktur, manufaktur, dan teknologi, berpotensi menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru
- Beasiswa dan pertukaran: Program kerja sama pendidikan BRICS membuka peluang beasiswa ke universitas-universitas terkemuka di China, India, Rusia, dan Brasil
- Pariwisata: Kemudahan visa dan konektivitas penerbangan dengan negara BRICS bisa meningkatkan arus turis, terutama dari India dan China
Menyeimbangkan Hubungan dengan Barat
Bergabung dengan BRICS bukan berarti Indonesia memutus hubungan dengan Amerika Serikat, Eropa, atau Jepang. Indonesia secara historis menganut politik luar negeri "bebas aktif" — tidak memihak blok manapun sambil aktif berkontribusi dalam kancah internasional. Keanggotaan di BRICS justru bisa memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dengan Barat.
Indonesia tidak harus memilih antara Timur dan Barat. Dengan keanggotaan di ASEAN, G20, dan kini BRICS, Indonesia memiliki kursi di hampir semua meja perundingan global — sebuah posisi yang luar biasa strategis.
Namun, Indonesia perlu berhati-hati agar keanggotaan BRICS tidak dipersepsikan sebagai sinyal anti-Barat, yang bisa mempengaruhi aliran investasi asing dari AS dan Eropa yang masih sangat penting bagi perekonomian nasional.
Tantangan dan Jalan ke Depan
Keanggotaan BRICS bukan obat mujarab untuk semua masalah ekonomi Indonesia. Masih ada tantangan besar yang harus dihadapi: memastikan bahwa manfaat BRICS tidak hanya dinikmati korporasi besar tetapi juga UMKM, menjaga keseimbangan hubungan diplomatik, dan menavigasi dinamika internal BRICS di mana China dan Rusia sering mendominasi agenda. Yang terpenting, Indonesia harus memastikan bahwa setiap keputusan di forum BRICS diambil demi kepentingan nasional, bukan sekadar solidaritas blok.
Keanggotaan Indonesia di BRICS membuka babak baru dalam sejarah diplomasi dan ekonomi bangsa. Apakah ini akan menjadi lompatan besar atau sekadar formalitas, sangat bergantung pada bagaimana pemerintah memanfaatkan peluang ini secara strategis dan transparan.
Sumber & Referensi
- BRICS Summit Declaration. "Kazan Declaration of the XVI BRICS Summit." BRICS Official, Oktober 2025.
- Bank Indonesia. "Laporan Perekonomian Indonesia 2025: Implikasi Keanggotaan BRICS." BI.go.id, 2025.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. "Strategi Indonesia dalam BRICS." Ekon.go.id, 2026.
- Bloomberg. "Indonesia Joins BRICS: What It Means for Southeast Asia's Largest Economy." Bloomberg Economics, Januari 2026.
- South Centre Geneva. "BRICS Expansion and the Reshaping of Global Governance." Research Paper No. 187, 2025.